Memasuki Bulan Agustus saya selalu melihat Indonesia dengan perasaan yang campur aduk. Bangga, tentu. Tapi semakin ke sini hati kecil saya bertanya: setelah 81 tahun merdeka, sebenarnya negara mau dibawa ke mana? Saya merasa makin ke sini negara ini makin kehilangan arahnya.

Saya bekerja di komunikasi salah satu Dinas di Provinsi DKI Jakarta. Setiap hari saya berhadapan dengan urusan bagaimana pemerintah berbicara kepada masyarakat. Dari situ saya belajar bahwa menyampaikan pesan sebenarnya bukan pekerjaan yang terlalu sulit. Namun yang menjadi tantangan adalah ketika pesan itu bertemu dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Kita bisa melihat apakah yang kita sampaikan memang dipahami, dipercaya, atau justru menimbulkan pertanyaan baru.

Makan Bergizi Gratis salah satunya.

Sejak awal saya memang tidak terlalu setuju dengan program ini. Tentunya bukan karena saya tidak peduli anak-anak makan bergizi. Justru saya melihat persoalannya lebih jauh. Saya percaya kalau kita mau negara ini lebih maju, salah satu hal yang harus dibenahi adalah pendidikan. Pemerataan akses pendidikan akan membuka kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk mendapatkan kehidupan ekonomi yang lebih baik. Kalau itu terjadi, urusan memenuhi kebutuhan dasar, termasuk makanan bergizi, perlahan juga akan lebih mudah teratasi. Buat saya, negara harus berani melihat persoalan sampai ke akarnya, bukan hanya menyelesaikan apa yang terlihat hari ini.

Memberi makan menyelesaikan kebutuhan hari ini. Pendidikan bisa mengubah hidup seseorang puluhan tahun ke depan. Jadi bagi saya, negara harus berani memilih mana yang menjadi prioritas.

Hal yang sama saya pikirkan ketika melihat Koperasi Desa Merah Putih. Gagasan untuk memperkuat ekonomi desa tentunya baik. Tapi koperasi tidak otomatis membuat desa menjadi kuat. Ada kualitas manusia yang harus disiapkan, kemampuan mengelola usaha, bagaimana modal disalurkan dan diputar, dan tentu saja persoalan lokal yang berbeda di setiap desa. Koperasi justru seharusnya lahir dari kebutuhan masyarakatnya. Dari bawah, kemudian tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan persoalan di masing-masing wilayah. Ketika konsepnya datang dari atas lalu diterapkan ke bawah dengan pola yang seragam, saya melihatnya terlalu elitis.

Negara merasa paling tahu apa yang dibutuhkan masyarakat, sementara masyarakat sendiri belum tentu pernah ditanya apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Di sini saya melihat masalah komunikasi kita.

Komunikasi dari atas ke bawah yang dilakukan hampir selalu memunculkan narasi keberhasilan. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Negara seperti tidak cukup berani untuk jujur mengevaluasi programnya sendiri. Lihat saja MBG. Data yang dihimpun Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat 40.759 orang menjadi korban keracunan sejak 2025 hingga awal Agustus 2026, tersebar di 36 provinsi. Angka pemerintah sendiri jauh lebih rendah. Perbedaan data ini saja sebenarnya sudah menunjukkan bahwa ada persoalan yang harus dibuka dan dibicarakan secara serius. Tapi yang sering muncul justru narasi tentang keberhasilan program. Bagi saya, komunikasi seperti ini yang bermasalah. Karena ketika negara terlalu sibuk mempertahankan cerita keberhasilan, yang akhirnya menanggung akibat dari persoalan di lapangan tetap masyarakat.

Karena dalam pemerintahan, kabar buruk harus bisa naik ke atas. Kalau semua orang hanya membawa kabar yang ingin didengar pimpinan, presiden bisa kehilangan informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi di bawah.

Saya menyebut ini sebagai kecenderungan komunikasi yang totaliter. Ketika suara dari atas terlalu kuat, orang-orang di bawah akhirnya lebih sibuk membaca kehendak pimpinan daripada membaca keadaan masyarakat.

Menurut saya, ini justru bertentangan dengan semangat kemerdekaan. Kemerdekaan seharusnya membuat negara punya keberanian untuk mengatakan apa adanya tentang fakta yang terjadi di lapangan, lalu menjadikannya dasar untuk memperbaiki program dan kebijakannya.

Setelah 81 tahun, Indonesia sebenarnya tidak kekurangan orang yang pandai berbicara. Kita terlalu banyak mendengar narasi, slogan, dan keberhasilan yang terus diulang. Justru yang kita butuhkan adalah lebih banyak orang yang mau mendengar, termasuk mendengar sesuatu yang tidak enak.

Sebagai orang komunikasi, saya justru melihat pekerjaan ini dari sisi yang berbeda. Pemerintah memang perlu menjelaskan apa yang dikerjakan, tetapi komunikasi tidak berhenti di sana. Pemerintah juga perlu tahu bagaimana masyarakat melihatnya, apa yang mereka rasakan, dan apakah kebijakan yang dibuat memang menjawab persoalan yang mereka hadapi. Pada titik inilah komunikasi punya peran penting dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Setelah 81 tahun Indonesia merdeka, saya rasa ada satu hal yang perlu lebih sering Pemerintah lakukan: mendengarkan masyarakat. Mendengarkan sebelum membuat program, mendengarkan ketika program berjalan, dan mendengarkan ketika ternyata ada yang tidak berjalan. Dari sana kita bisa tahu apa yang benar-benar dibutuhkan, apa yang harus diperbaiki, dan ke mana negara ini seharusnya melangkah.

Selamat 81 tahun Indonesia Merdeka.