Dalam sejarah politik global, perdamaian selalu bergerak melalui relasi kuasa. “Perdamaian” terbentuk di ruang tempat peta dirancang, istilah dipilih, dan forum disusun. Trump Peace Plan hadir sebagai proyek penataan konflik Israel–Palestina dalam kerangka stabilitas geopolitik Amerika.
Pada Januari 2020, Donald Trump bersama Benjamin Netanyahu meluncurkan rencana tersebut di Gedung Putih. Dokumen ini disusun oleh ordal Gedung Putih tanpa partisipasi bermakna dari otoritas Palestina. Sejak awal, rencana ini diperkenalkan sebagai Peace to Prosperity, sebuah pendekatan yang menggeser isu kedaulatan ke isu pembangunan ekonomi.
Peta yang ditawarkan menampilkan Palestina sebagai ruang administratif terfragmentasi, terhubung melalui koridor, dan berada di bawah kontrol keamanan Israel. Wilayah udara, perbatasan, dan laut tetap berada dalam supervisi Israel. Dalam sejarah kolonial, format semacam ini dikenal sebagai wilayah yang dikelola melalui administrasi keamanan sebagai bentuk pengaturan teknis atas ruang politik.
Bahasa yang digunakan mengedepankan investasi, infrastruktur, dan integrasi pasar regional. Konflik dipresentasikan sebagai persoalan tata kelola dan stabilitas, sebagai bagian dari mekanisme pengelolaan kawasan.
Pada 2020 pula, Abraham Accords (Perjanjian Abraham) ditandatangani, sebagai upaya untuk menormalisasi hubungan Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan.
Kemudian, perhatian internasional bergeser dari penyelesaian konflik ke integrasi Israel dalam arsitektur keamanan Timur Tengah yang dipimpin Amerika. Palestina kian hari kian bergeser ke pinggiran wacana global.
Posisi Indonesia?
Memasuki pertengahan dekade 2020-an, Trump kembali punya gebrakan baru melalui pembentukan Board of Peace, sebuah forum internasional yang diklaim bertujuan menjaga stabilitas kawasan pasca-konflik Gaza. Sejumlah negara Muslim besar, termasuk Indonesia, tercatat bergabung dalam inisiatif ini.
Indonesia memasuki konfigurasi ini sebagai aktor simbolik. Sejak era Soekarno, Palestina selalu hadir dalam politik luar negeri Indonesia sebagai bagian dari proyek dekolonisasi global. Indonesia memposisikan dirinya sebagai negara yang lahir dari pengalaman penjajahan dan berdiri bersama bangsa-bangsa yang belum merdeka sepenuhnya.
Sejarah itulah yang membuat posisi Indonesia dalam forum-forum pasca-Trump menjadi menarik secara politis. Indonesia hadir sebagai mitra dialog dalam struktur perdamaian yang dirancang oleh aktor yang secara historis mendorong integrasi Israel tanpa penyelesaian kedaulatan Palestina.
Dalam lanskap ini, Indonesia bergerak di dalam sistem sebagai bagian dari tata kelola stabilitas. Kehadiran Indonesia kemungkinan berfungsi sebagai penanda moderasi dunia Muslim dalam proyek global yang peta dasarnya telah disusun di Washington.
Secara historis, ini mencerminkan pergeseran posisi. Dari negara yang menempatkan Palestina sebagai subjek dekolonisasi, Indonesia kini berada di ruang yang sama dengan arsitek proyek yang menata ulang wilayah Palestina secara sepihak melalui forum internasional.