Setiap 25 Januari, kita memperingati Hari Gizi Nasional dengan poster penuh warna, infografik tentang isi piringku, dan jargon-jargon sehat yang terdengar akrab di keseharian. Linimasa media sosial penuh sesak dengan konten tentang makan seimbang. Namun di tengah perayaan itu, saya punya pertanyaan bagaimana negara berbicara tentang pangan secara keseluruhan? Bukan hanya bicara soal makan, makan dan makan saja.

Menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Indonesia turun menjadi 19,8 persen, dari 21,5 persen pada 2023. Angka ini kerap dijadikan dasar legitimasi berbagai intervensi negara, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diperkenalkan sebagai solusi besar untuk masalah ketimpangan akses pangan. Kenyataannya apakah begitu?

Ketika Gizi Direduksi Menjadi Angka

Dalam kajian komunikasi kritis, bahasa tidak pernah benar-benar netral. Cara kita menyebut sesuatu membentuk cara kita memahaminya. Istilah-istilah yang terdengar teknis seperti intervensi gizi, target penerima, atau penurunan prevalensi bukan cuma pilihan kata, melainkan cara negara membingkai tubuh warganya. Bahasa semacam ini menempatkan negara sebagai pihak yang aktif mengatur, sementara warga hadir sebagai objek yang harus diperbaiki. Objek yang kudu nurut diatur.

Dengan demikian, kampanye MBG tidak hanya menyampaikan kebijakan, tetapi juga memproduksi cara pandang tertentu tentang makan: sebagai persoalan teknis yang bisa diselesaikan lewat distribusi dan angka. Padahal perihal makan bisa dilihat juga sebagai pengalaman sosial yang lahir dari relasi keluarga, budaya, dan kondisi hidup sehari-hari.

Saya melihat, ide MBG ini justru memperlihatkan pola lama negara yang terbelakang dan usang, yaitu kebijakan yang besar, narasi yang kaku, dan publik yang diposisikan semata sebagai pasif penerima manfaat, bukan subjek yang diajak berpikir.

Oleh karenanya, kita bisa lihat narasi MBG nyaris selalu dikemas dalam bahasa target, angka, dan janji. Misalnya, berapa juta anak akan makan, berapa triliun anggaran disiapkan, berapa persen stunting akan turun. Bahkan dalam berbagai pemberitaan, MBG sering disebut sebagai program dengan anggaran berskala puluhan triliun rupiah. Semua terdengar impresif, tetapi miskin makna emosional.

Ironisnya, dalam praktik, MBG juga tidak luput dari persoalan mendasar. Beberapa laporan tentang kasus keracunan makanan dalam distribusi MBG di sejumlah daerah menunjukkan bahwa persoalan gizi tidak sesederhana membagi makanan dalam skala besar. Tubuh anak yang seharusnya menjadi pusat perhatian justru kembali menjadi korban dari logika kejar target. Kasus-kasus ini jarang dibicarakan sebagai persoalan sistemik, lebih sering diperlakukan sebagai insiden teknis semata, padahal ia memperlihatkan rapuhnya desain kebijakan yang lebih sibuk mengejar angka ketimbang membangun kualitas dan partisipasi.

Padahal, isu makan bukan isu teknokratis belaka. Makan adalah pengalaman tubuh, budaya keluarga, memori, bahkan relasi kuasa di dalam rumah tangga. Ketika negara berbicara tentang makan hanya sebagai “intervensi gizi”, yang hilang adalah dimensi humanisnya. Padahal kita sedang membicarakan “makan” untuk manusia kan?  

Dalam komunikasi publik, MBG juga gagal membangun sense of ownership. Publik tidak diajak memahami mengapa program ini penting, bagaimana mereka bisa terlibat, atau apa risiko dan batasannya. Hanya kelihatan logika satu arah: negara memberi, rakyat menerima. Sekali lagi, menurut keyakinan saya, pola komunikasi semacam ini melanggengkan posisi warga sebagai objek kebijakan, bukan mitra perubahan.

Lebih problematis lagi, komunikasi MBG cenderung menutupi kompleksitas masalah pangan. Seolah persoalan gizi selesai jika anak diberi makan di sekolah. Padahal, persoalan struktural seperti kemiskinan, beban kerja orang tua, harga pangan, hingga budaya makan di rumah tidak pernah benar-benar disentuh dalam narasi resmi. Negara memilih jalur komunikasi yang simpel, karena yang rumit sulit dijual secara politik.

Kerja Perempuan yang Dihapus dari Narasi

Di balik semua narasi MBG, ada kerja yang nyaris tak pernah disebut: kerja perempuan. Berbagai studi di Indonesia menunjukkan bahwa pekerjaan perawatan, termasuk urusan gizi, makan, dan kesehatan anak masih sangat didominasi oleh perempuan, baik di ranah domestik maupun dalam layanan sosial seperti posyandu dan sekolah.

Survei ILO, Katadata Insight Center (2023) menegaskan bahwa mayoritas pekerjaan perawatan kembali ke perempuan, dengan banyak perempuan menghadapi beban ganda antara tanggung jawab rumah tangga dan pekerjaan formal. Selain itu, berbagai studi oleh The SMERU Research Institute (2024–2025) mendalami dinamika ekonomi perawatan di Indonesia dan menunjukkan bahwa norma sosial masih menempatkan perempuan sebagai aktor utama perawatan tanpa kompensasi yang layak. Ibu bukan hanya memasak, tetapi juga mengatur menu, memantau kesehatan anak, hingga menanggung rasa bersalah ketika anak dianggap “tidak cukup sehat” atau sering sakit.

Komunikasi MBG tidak pernah secara eksplisit menyebut siapa yang sebenarnya menopang keberhasilan program ini di level sehari-hari. Tidak ada narasi tentang ibu yang harus menyesuaikan jam kerja, tentang guru—yang sebagian besar perempuan—yang mengawasi distribusi makanan, atau tentang kader posyandu yang bekerja sukarela tanpa insentif layak.

Semua kerja perawatan ini menjadi invisible labour: tak tercatat dalam anggaran, tak muncul dalam poster, tapi krusial dalam praktik.

Dalam perspektif komunikasi, penghilangan ini bukan sekadar kelalaian, melainkan pilihan politik. Dengan tidak menyebut kerja perempuan, negara mempertahankan ilusi bahwa gizi adalah urusan teknis, bukan relasi sosial. Padahal, tanpa mengakui dimensi gender, kebijakan pangan apa pun akan selalu timpang: menambah program publik, tapi membiarkan beban privat tetap tidak adil.

Memaknai Hari Gizi Nasional

Hari Gizi Nasional seharusnya menjadi momen reflektif. Bukan sekadar memamerkan menu sehat atau membagikan susu gratis, tetapi mengubah cara negara berbicara tentang tubuh warganya. Komunikasi gizi seharusnya tidak hanya mendisiplinkan atau mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dimakan, melainkan juga memberdayakan: mengajak berpikir kritis, memahami konteks hidup, dan mengakui bahwa makan adalah praktik sosial, bukan Cuma urusan kalori belaka.

Tanpa perubahan cara berkomunikasi, MBG berisiko menjadi program yang besar di anggaran, tapi kecil dalam makna. Ia mungkin memberi makan perut, tetapi gagal menyentuh kesadaran. Padahal, dalam isu sepenting gizi, yang dibutuhkan bukan hanya makanan gratis, melainkan juga bahasa yang adil, jujur, dan menghormati pengalaman hidup masyarakat.

Karena pada akhirnya, krisis gizi di Indonesia bukan hanya soal kurang makan, tetapi juga soal bagaimana negara terus berbicara tapi selalu gagal mendengar.